Departemen Komunikasi dan Informatika mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah yang disebut e-Province. Aplikasi ini memungkinkan bagi pemerintah provinsi untuk mengintegrasikan data dari seluruh kabupaten/kota di wilayah mereka.
Menurut Direktur e-Government Depkominfo Herry Abdul Azis, pihaknya saat ini sedang mengembangkan berbagai macam aplikasi e-Government untuk digunakan oleh instansi pemerintah daerah setingkat Provinsi.
Ada 14 aplikasi yang telah selesai dan siap diimplementasikan. 14 aplikasi eGov tersebut antara lain :
-Aplikasi Pendidikan
- Aplikasi Pariwisata
- Aplikasi Perikanan
- Aplikasi Peternakan
- Aplikasi Perkebunan
- Aplikasi Pertanian
- Aplikasi Informasi hukum
- Aplikasi Kepegawaian
- Aplikasi Pendapatan Daerah
- Aplikasi e-Arsip
- Aplikasi e-Office
- Aplikasi SMS Center
- Aplikasi e-Libray
- Aplikasi Kantor Maya
ke-14 aplikasi tersebut telah saling terintegrasi satu dengan yang lain. Sehingga, duplikasi data tidak lagi terjadi. Namun, Herry mengakui bahwa di beberapa Pemda telah menciptakan aplikasi eGov yang sektornya sama dengan yang dikembangkan oleh Depkominfo, meskipun jumlahnya beragam.
"Misalnya, Pemprov A punya 2 dari 14 yang kita punya, atau Pemprov B punya 5 dari 14 yang ada. Tidak masalah, mereka bisa tetap menggunakan aplikasi milik mereka sendiri, karena aplikasi dari kita bersifat open source dan mendukung interoperabilitas," jelas Herry.
Bagi Herry, dengan sifat aplikasi yang open source, aplikasi yang telah dikembangkan oleh Depkominfo ini bisa dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing Pemda.
Aplikasi eGov yang disebut juga e-Province ini memang menyasar institusi setingkat Provinsi, terutama yang telah mampu mengintegrasikan kabupaten/kota yang ada di wilayah masing-masing.
Sebenarnya perkembangan sistem informasi terjadi juga diberbagai bidang seperti manajemen, akuntansi, rumah sakit, pemasaran, akademik, geografis, dsb. Sistem Informasi diberbagai bidang ini perlu dikembangkan semuanya demi kemajuan Indonesia juga. Karena memang kenyataannya hal ini belum dilakukan secara optimal.
Sebagai contoh, Sail Bunaken 2009 yang diadakan di Kota Manado dan Kota Bitung pada tanggal 12 s/d 19 Agustus 2009 lalu, bertujuan untuk menggalang opini dunia dan sebagai penegasan bahwa Indonesia adalah negara maritim terbesar di dunia yang memiliki potensi kelautan luar biasa dan memiliki kekuatan maritim yang dapat dibanggakan. Selama ini Indonesia dengan potensi kelautannya masih belum dipromosikan menjadi sumber ekonomi bagi kesejahteraan rakyat secara optimal serta menjadi sumber ekonomi nasional yang signifikan.
Akan tetapi kita ketahui bahwa kekayaan yang begitu melimpah ini belum termanfaatkan secara maksimal. Di satu sisi Indonesia memposisikan diri sebagai negara kepulauan dengan kekayaan lautnya yang melimpah. Tetapi, di sisi lain Indonesia juga memposisikan diri secara kultural sebagai bangsa agraris dengan puluhan juta petani yang masih berada di bawah garis kemiskinan.
Sesungguhnya kita sendiri mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri akan sebuah sistem yang kompleks dan rumit, yang sebelumnya dinilai hanya bisa dikerjakan oleh tenaga asing. Seorang pakar IT diharapkan bisa membangun sebuah sistem yang mampu membangun lingkungan kelautan nasional. Tentu saja ini sistem yang besar. Sangat besar bahkan. Baik dari sisi institusi yang akan terlibat maupun cakupan sistemnya. Sistem ini harus informatif, yaitu harus memberikan informasi yang lengkap tentang kondisi kelautan nasional.
Baik dari sisi sumber daya laut yang kita miliki, keadaan perairan, cuaca, kejadian penting di laut (accident maupun incident), tanda-tanda navigasi laut yang sangat membantu bagi kapal berlayar di lautan kita, dan segala informasi mengenai laut lainnya. Semacam pusat data kelautan nasional di mana idealnya hendak mencari data apa saja tentang kelautan bisa ditemukan pada sistem ini.
Menurut Direktur e-Government Depkominfo Herry Abdul Azis, pihaknya saat ini sedang mengembangkan berbagai macam aplikasi e-Government untuk digunakan oleh instansi pemerintah daerah setingkat Provinsi.
Ada 14 aplikasi yang telah selesai dan siap diimplementasikan. 14 aplikasi eGov tersebut antara lain :
-Aplikasi Pendidikan
- Aplikasi Pariwisata
- Aplikasi Perikanan
- Aplikasi Peternakan
- Aplikasi Perkebunan
- Aplikasi Pertanian
- Aplikasi Informasi hukum
- Aplikasi Kepegawaian
- Aplikasi Pendapatan Daerah
- Aplikasi e-Arsip
- Aplikasi e-Office
- Aplikasi SMS Center
- Aplikasi e-Libray
- Aplikasi Kantor Maya
ke-14 aplikasi tersebut telah saling terintegrasi satu dengan yang lain. Sehingga, duplikasi data tidak lagi terjadi. Namun, Herry mengakui bahwa di beberapa Pemda telah menciptakan aplikasi eGov yang sektornya sama dengan yang dikembangkan oleh Depkominfo, meskipun jumlahnya beragam.
"Misalnya, Pemprov A punya 2 dari 14 yang kita punya, atau Pemprov B punya 5 dari 14 yang ada. Tidak masalah, mereka bisa tetap menggunakan aplikasi milik mereka sendiri, karena aplikasi dari kita bersifat open source dan mendukung interoperabilitas," jelas Herry.
Bagi Herry, dengan sifat aplikasi yang open source, aplikasi yang telah dikembangkan oleh Depkominfo ini bisa dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing Pemda.
Aplikasi eGov yang disebut juga e-Province ini memang menyasar institusi setingkat Provinsi, terutama yang telah mampu mengintegrasikan kabupaten/kota yang ada di wilayah masing-masing.
Sebenarnya perkembangan sistem informasi terjadi juga diberbagai bidang seperti manajemen, akuntansi, rumah sakit, pemasaran, akademik, geografis, dsb. Sistem Informasi diberbagai bidang ini perlu dikembangkan semuanya demi kemajuan Indonesia juga. Karena memang kenyataannya hal ini belum dilakukan secara optimal.
Sebagai contoh, Sail Bunaken 2009 yang diadakan di Kota Manado dan Kota Bitung pada tanggal 12 s/d 19 Agustus 2009 lalu, bertujuan untuk menggalang opini dunia dan sebagai penegasan bahwa Indonesia adalah negara maritim terbesar di dunia yang memiliki potensi kelautan luar biasa dan memiliki kekuatan maritim yang dapat dibanggakan. Selama ini Indonesia dengan potensi kelautannya masih belum dipromosikan menjadi sumber ekonomi bagi kesejahteraan rakyat secara optimal serta menjadi sumber ekonomi nasional yang signifikan.
Akan tetapi kita ketahui bahwa kekayaan yang begitu melimpah ini belum termanfaatkan secara maksimal. Di satu sisi Indonesia memposisikan diri sebagai negara kepulauan dengan kekayaan lautnya yang melimpah. Tetapi, di sisi lain Indonesia juga memposisikan diri secara kultural sebagai bangsa agraris dengan puluhan juta petani yang masih berada di bawah garis kemiskinan.
Sesungguhnya kita sendiri mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri akan sebuah sistem yang kompleks dan rumit, yang sebelumnya dinilai hanya bisa dikerjakan oleh tenaga asing. Seorang pakar IT diharapkan bisa membangun sebuah sistem yang mampu membangun lingkungan kelautan nasional. Tentu saja ini sistem yang besar. Sangat besar bahkan. Baik dari sisi institusi yang akan terlibat maupun cakupan sistemnya. Sistem ini harus informatif, yaitu harus memberikan informasi yang lengkap tentang kondisi kelautan nasional.
Baik dari sisi sumber daya laut yang kita miliki, keadaan perairan, cuaca, kejadian penting di laut (accident maupun incident), tanda-tanda navigasi laut yang sangat membantu bagi kapal berlayar di lautan kita, dan segala informasi mengenai laut lainnya. Semacam pusat data kelautan nasional di mana idealnya hendak mencari data apa saja tentang kelautan bisa ditemukan pada sistem ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar